BERITA NTB BERSAING - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NTB Raih 3 Besar KB terbaik Nasional

Oleh : Humas

Jumlah akseptor KB Baru di Nusa Tenggara Barat mencapai 220.512 orang, dan sebanyak 130.000 orang akseptor KB tersebut (0,14 persen) berasal dari keluarga prasejahtra dan sejahtra satu. Capaian ini telah membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam tiga (3) provinsi dengan capaian Kontrak Kerja Provinsi (KKP) kategori SANGAT BAIK berdasarkan Evaluasi Kinerja BKKBN Tahun 2012.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat  sebanyak 4,5 juta jiwa lebih, dengan laju pertumbuhan 1,17 persen, ungkap Virginia Anggraini, (PLT) Kerpala BKKBN Perwakilan NTB dalam laporannya pada Peresmian Gedung Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kencana Emas, Senin (14/1/2012) di Kantor BKKBN, Jalan Catur Warga Mataram. Sementara berdasarkan laporan dan validasi data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setiap bulan, diperoleh DP4 sebanyak 3.889.749 orang dan DAK2 sebanyak  5.416.473 orang. Data kependudukan tersebut telah memenuhi syarat validitas dan akurasi yang tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak saja bermanfaat dalam pelaksanaan Pemilukada, namun juga dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

Gedung Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kencana Emas, diresmikan Gubernur Nusa Tenggara Barat,  diwakili Sekretrais Daerah Nusa Tenggara Barat, H.M Nur, SH.MH.

Gubernur dalam sambutannya mengharapkan Pusat Pelayanan Terpadu BKKBN tersebut dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan konseling, informasi, pembinaan dan bimbingan bagi masyarakat. Kantor ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Barat, tegasnya. "Pusat pelayanan ini dimaksudkan agar pembinaan, bimbingan bagi keluarga maupun kelompok lainnya, dapat berjalan lebih optimal," kata Muhammad Nur.

Pelayanan yang diberikan, antara lain konseling bagi kelompok Bina Keluarga Balita, para lanjut usia, pasangan pranikah, kesehatan reproduksi, layanan informasi tentang keluarga berencana dan kependudukan, kesehatan anak, dan lainnya. Lewat pembinaan dan informasi, keluarga yang lahir akan lebih terencana, generasi penerus yang lebih berkualitas.

Usai peresmian, dalam konferensi persnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso, menegaskan PPKS diperlukan guna memberikan pelayanan secara menyeluruh untuk menciptakan ketahanan keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta semua provinsi untuk membangun Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di wilayahnya masing-masing. "Pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud bila dilaksanakan melalui peningkatan kualitas anak, remaja, lansia dan lingkungan keluarga," katanya. Melalui PPKS, tambah dia, ada wadah untuk menyiapkan keluarga sejahtera sejak sebelum menikah hingga usia lanjut. (Mursal, Faesal)